Sejarah Bisnis Gadai Di Indonesia

Sejarah Pegadaian di Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah,  bisnis gadai di Eropa dikembangkan keluarga Medici, di daerah Lombardia. Sekarang Lombardia merupakan bagian dari negara Italia. Logo ‘’tiga bola emas’’ yang menjadi simbol bisnis keluarga Medici menjadi simbol bisnis gadai di Eropa. Sampai saat ini. 

Bisnis Gadai kemudian berkembang hingga ke negara Belanda. Melalui VOC, Belanda membawa bisnis gadai ke Hindia Belanda yang saat itu dikuasainya. Kantor perusahaan gadai yang menjadi cikal bakal kehadiran bisnis gadai di Indonesia itu masih dapat dilihat di Amsterdam hingga saat ini.

Simbol Perusahaan
Jasa Gadai Kluarga Medici
(Sumber: Wikipedia)

Dalam catatan sejarah, bisnis gadai di Hindia Belanda beroperasi di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 dengan nama Bank Van Leening. Pendirian Bank Van Leening itu jauh lebih awal dibandingkan De Javasche Bank yang saat ini dikenal sebagai Bank Indonesia (BI). De Javasche Bank baru berdiri pada tahun 1827.

Bank Van Leening

Bank Van Leening di Indonesia dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff pada tanggal 20 Agustus 1746. Bank itu didirikan dengan modal sebesar 7.500.000 Gulden. Sebanyak 2/3 modal bank berasal dari VOC. Sisanya dari pihak swasta lainnya. Selain memberi kredit berdasar hukum gadai, Bank Van Leening juga berfungsi sebagai bank wesel.

Bank van leening sendiri mulai berdiri di kota Amsterdam Belanda pada tahun 1614. Sampai dengan saat sekarang Bank Van Leening masih tetap eksis di Amsterdam dan masih melayani gadai.

Berita promosi mengenai gadai di Bank Van leening Amsterdam dapat dilihat sebagai berikut :

Di tiga cabang bank kami, Anda dapat meminjam uang dengan penyerahan agunan seperti perhiasan emas dan perak, jam tangan atau pena dan korek api dari Dupont atau Cartier.

https://www.amsterdam.nl/sbl/

Bisnis Bank Van Leening banyak mendatangkan untung bagi VOC. Ketika pada tahun 1794 dibubarkan, VOC segera mendirikan bisnis yang sama. VOC ingin mengambil alih bisnis gadai itu secara keseluruhan. Namun Bank Van Leening yang didirikan hanya bertugas menyalurkan kredit.

Pada tahun 1800 VOC bangkrut. Kekuasaan VOC di Hindia Belanda diambilalih pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1800-1811) yang membangun Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan itu, pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur bisnis gadai. Salah satunya, menetapkan jenis jenis barang yang dijadikan jaminan. Aturan itu, hingga lebih dari satu abad kemudian, tetap menjadi dasar penerimaan barang jaminan.

Barang jaminan yang dimaksud adalah emas perhiasan, perak, permata, kain, peralatan rumah tangga dan sejenisnya. Yang dapat disimpan dengan baik selama 13,5 bulan. Bisnis gadai di bawah pemerintahan Hindia Belanda itu berakhir ketika Hindia Belanda dikuasai Inggris.

Invasi Kerajaan Inggris Untuk Menguasai Pulau Jawa

Dipimpin Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Timur yang bermarkas di India. Bala tentara Inggris mendarat di pelabuhan Cilincing pada tanggal 4 Agustus 1811, dengan kekuatan 81 kapal perang.

Dalam waktu singkat Inggris berhasil menguasai Batavia. VOC sebagai penguasa Batavia menyerahkan kekuasaan kepada Kerajaan Inggris dalam perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 (Sumber: Wikipedia).

Salah seorang perwira dalam armada perang Inggris itu bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Kelak Raffles menjadi Letnan Gubernur Inggris di eks daerah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda.

Ketika Inggris berkuasa di Hindia Belanda, Sir Stamford Raffles memberi izin masyarakat untuk mendirikan usaha gadai sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (licentie stelsel). Namun sistem ini tidak terkontrol. Jasa gadai berkembang tak ubahnya seperti praktik rentenir atau lintah darat.

Openbar Verpacht Stelsel

Masih pada zaman kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris mengganti licentie stelsel menjadi openbar verpacht stelsel. Izin pendirian pergadaian diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak tinggi. Ketentuan itu berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda, kecuali Priangan dan Verstenlanden atau daerah eks kerajaan Mataram.

Saat Belanda berkuasa kembali pada tahun 1816, ketentuan openbar verpacht stelsel tersebut masih tetap dipertahankan. Namun dalam praktiknya banyak terjadi penyelewengan yang merugikan pengguna jasa gadai. Misalnya, penetapan bunga yang sewenang-wenang, tidak melelang barang jaminan yang jatuh tempo tetapi malah memilikinya sendiri, serta tidak membayarkan uang kelebihan kepada nasabah.

Untuk melindungi kepentingan konsumen jasa gadai, pada tanggal 25 Oktober 1863 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang menetapkan tarif bunga bagi lembaga pergadaian swasta.

Kembali ke Licentie Stelsel

Pada tahun 1870, pemerintah belanda mengganti pacht stelsel dengan kembali menggunakan licentie stelsel. Meskipun sudah dilakukan perbaikan, namun dalam praktiknya, para pachters itu tetap seperti rentenir terselubung. Bahkan mengurangi pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1880 dengan Staatblad Nomor 17, peraturan pacht stelsel dijalankan lagi dengan merevisi ketentuan sebelumnya. Pada saat itu, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan ketentuan pengawasan dari para pamong praja terhadap para pachters.

Pemeriksaan yang dilakukan pamong praja tersebut meliputi:

Peraturan rente:

  • Tarif rente harus digantungkan (dicantumkan di muka pachter).
  • Larangan bagi pachter dijadikan tempat madat.
  • Larangan administrasi yang jelek.
  • Penyimpanan barang barang gadai.
  • Diadakan pemberian ganti rugi yang pantas kalau barang gadai hilang atau rusak.
  • Pelanggaran pada lelang barang barang gadai.

Penderitaan rakyat di wilayah kolonial pada akhirnya terdengar hingga Negeri
Belanda. Berita tersebut menumbuhkan kesadaran dari kelompok humanis di Belanda.

Gerakan kaum humanis, antara lain, tergambar dalam buku Saijah dan Adinda, karangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker yang juga dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi dan nama pena Multatuli pada tahun 1870. Gerakan itu mendesak pemerintahan kolonial untuk menjadikan jasa gadai lebih memberi manfaat dan perlindungan kepada penggunanya.

Jawatan Gadai Negara (Pegadaian)

Pada tahun 1900, asisten residen De Wolf Van Westerrode ditugaskan mengadakan upaya penyelidikan untuk melihat kemungkinan bisnis gadai dijalankan pemerintah. Van Westerrode menjalankan tugasnya dengan dibantu oleh team yang terdiri dari:

  1. F.H.D.H Van Ende (controleur)
  2. E.W.Ph. M. Nittel (controleur)
  3. K.C. Barkey (aspirant controleur)
  4. Th.Van Dissel (ambtenaar op van financian department)
Kantor Pegadaian Pertama di Indonesia

Berdasarkan rekomendasi Van Westerrode, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan
Staatblad (Stbl) Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Dalam ketetapan itu, bisnis gadai hanya dapat dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan cultuur
stelsel.

Berdasarkan staatblad itulah, pada tanggal 1 April 1901 beroperasi Jawatan Gadai Negara pertama di Sukabumi, disusul dengan Jawatan Gadai Negara di Cianjur. Dua-duanya di Jawa Barat.

Tanggal 1 April itulah yang dijadikan sebagai tonggak sejarah keberadaan PT Pegadaian (Persero) sebagai penerus dari Jawatan Gadai Negara milik Hindia Belanda.

Hak Monopoli 

Pembentukan jawatan pegadaian diikuti dengan kebijakan pemberian hak monopoli dalam bisnis gadai kepada Jawatan Gadai Negara di wilayah Hindia Belanda. Ketentuan itu dipublikasikan dalam beberapa Lembaran Negara. 

  • Pada tahun 1903 dengan Lembaran Negara Nomor 402, ditetapkan monopoli usaha gadai oleh Jawatan Rumah Gadai Negara diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura. 
  • Pada tahun 1914, dengan Lembaran Negara Nomor 640, ditetapkan peraturan monopoli Jawatan Rumah Gadai Negara untuk daerah Jogjakarta. 
  • Pada tahun 1917, dengan Lembaran Negara Nomor 79, ditetapkan peraturan monopoli Jawatan Rumah Gadai Negara untuk daerah Surakarta. Pada tahun 1917 seluruh daerah pulau Jawa dan Bali sudah menjadi daerah Jawatan Gadai Negara, kecuali daerah vorstenlanden. (Vorstenlanden merupakan istilah yang digunakan dalam sejarah Jawa untuk menyebut daerah-daerah yang berada di bawah otoritas empat kerajaan asli Jawa pecahan Dinasti Mataram Islam seperti Kasunanan Surakarta, Kasultanan Jogjakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman). 
  • Pada tahun 1921 dengan Lembaran Negara Nomor 28 jo 420, ditetapkan hak monopoli untuk daerah di luar Jawa dan Madura. 

Hak monopoli yang diwarisi PT Pegadaian (Persero) sebagai satu-satunya lembaga jasa keuangan milik negara yang bergerak di bisnis gadai itu secara resmi berakhir dengan terbitnya regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengizinkan berdirinya gadai swasta. 

Pada masa jawatan gadai negara, pemerintah Hindia Belanda banyak membangun kantor Pandhuis. Lokasinya juga sangat strategis, karena berada di pusat kota. Di banyak daerah di pulau Jawa dan Madura, bangunan bekas kantor jawatan gadai itu dapat ditemukan dengan mudah. 

Aktifitas Ekonomi Jawatan Gadai Negara

Tujuan awal pendirian Jawatan Gadai Negara sangat mulia. Untuk melindungi masyarakat dari jerat rentenir. Praktik rentenir memang berkembang pesat sejak bisnis gadai diserahkan kepada swasta. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda kembali mengambilalih bisnis gadai dengan membentuk jawatan.

Kota-kota besar di sepanjang pantai utara pulau Jawa merupakan pusat urat nadi perekonomian Hindia Belanda, saat itu. Terlebih setelah Daendels membangun Jalan Raya Pos.

Perkembangan perekonomian di kawasan tersebut diikuti dengan pembangunan kantor-kantor Jawatan Gadai Negara. Jejak-jejak masa Hindia Belanda masih dapat dilihat pada kantor kantor Pegadaian di daerah tersebut, pada saat ini.

Tidak hanya di Jawa, Jawatan Gadai Negara juga berkembang pesat di luar Jawa. Misalnya di Sumatera. Masuknya transmigran dari Jawa sebagai tenaga kerja di daerah Perkebunan karet di Sumatera Utara, diikuti dengan pembangunan kantor Jawatan Gadai Negara di perkebunan itu.

Kantor Pegadaian di perkebunan karet yang sekarang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) itu, bisa ditemukan di daerah Serbelawan atau Labuhan Ruku. Kantor Pegadaian di area perkebunan merupakan bagian siklus ekonomi para pekerja yang memerlukan bridging loan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sampai awal tahun 2000, masih ditemukan barang jaminan berbentuk kain batik khas Jawa yang di kantor Pegadaian di Serbelawan dan Labuhan Ruku. Mirip dengan kebiasaan masyarakat di pulau Jawa.

Demikian juga dengan keberadaan kantor cabang Pegadaian di Sawah Lunto, Sumatera barat. Kantor cabang ini berdiri pada tahun 1917, atau sekitar 16 tahun setelah berdirinya Jawatan Gadai Negara pertama di Sukabumi. Keberadaan Jawatan Gadai Negara di Sawah Lunto ini tentu tidak terlepas dari keberadaan tambang batu bara de ombilin steenkolenmijnen yang mulai beroperasi pada tahun 1892.

Untuk beroperasinya tambang batu bara ini maka pemerintah colonial mendatangkan tenaga kerja yang terutama berasal dari pulau Jawa, sehingga terjadi peningkatan populasi tajam jumlah penduduk di sawah lunto.

Sebelum beroperasinya tambang batu bara ombilin ini diperkirakan penduduk di sawah lunto hanya sekitar 500 orang, setelah datangnya tenaga kerja yang sebagian membawa keluarganya populasi Sawah Lunto meningkat menjadi ribuan orang. Untuk mendukung aktifitas ekonomi para pekerja ini maka pemerintah Belanda mendirikan Jawatan Gadai Negara.

Jadi dapat ditelusuri sejarah keberadaan Jawatan Gadai Negara diluar pulau Jawa pada umumnya adalah mengikuti perkembangan ekonomi di wilayah tersebut, yang pada masa tersebut banyak didorong oleh pembukaan perkebunan atau pertambangan.

Untuk daerah di Pulau jawapun tidak jauh berbeda, dengan dibukanya jalur jalan raya Daendels, maka pada saat sekarang juga dapat ditemukan outlet milik Pegadaian banyak tersebar di sepanjang jalur Pantai Utara Pulau Jawa. Jalan ini dibuka oleh daendels untuk mendukung distribusi hasil perkebunan dengan pola tanam paksa.

Baca Juga:
Sejarah Bisnis Gadai

Bentuk bangunan Pegadaian di Sawah Lunto ini relative berbeda dengan arsitektur kantor Jawatan Gadai yang dibangun pada masanya, dimana layanan menghadap ke bagian jalan, tidak kesamping. Konon bangunan ini pada awalnya memang tidak dibangun untuk kantor Jawatan Gadai.

Bangunan kantor Jawatan Gadai Negara Hindia Belanda pada umumnya memiliki ciri khas yang unik. Sebab loket-loket pelayanannya tidak ada menghadap ke jalan. Semua berada pada posisi di samping. Bagian emper atau teras yang menjadi ruang tunggu nasabah ditutup tembok. Konon desain itu terkait dengan falsafah. Untuk menjaga privacy nasabah. Pada masa itu, sebagian orang merasa malu kalau ketahuan menggadaikan barang.

Pada masa pendudukan Jepang yang singkat, tidak banyak perubahan yang terjadi pada Jawatan Pegadaian. Hanya namanya saja berubah menjadi Sitji Eigeikyuku

Bagikan Artikel Ini:

About the author

Peter White

Copyright © 2020. IndonesiaLebihBaik.com Allright Reserved.