Jenis Dan Lembaga Yang Dapat Menjalankan Bisnis Gadai

Bisnis Gadai

Definisi gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses meminjam uang dalam waktu tertentu, dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. 

Dalam Wikipedia diterangkan bahwa secara umum gadai (pand) adalah hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang (kreditur), atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang (debitur), atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, di mana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang. 

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, definisi gadai adalah, suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak, yang  diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian, untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu, dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut, dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya mana harus didahulukan. 

Definisi gadai yang digunakan OJK merujuk pada definisi gadai yang diatur pada pasal 1150 KUH Perdata: 

‘’Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang, atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya. setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan’’. 

Peraturan-peraturan dalam KUH Perdata juga mengatur secara terperinci hak dan kewajiban si pemberi gadai ataupun si penerima gadai. Kewajiban penerima gadai sendiri telah diatur dalam pasal 1154, pasal 1156 dan pasal 1157 KUH Perdata. Penjelasan mengenai kewajiban penerima gadai secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

  • Penerima gadai berkewajiban menjaga barang yang digadaikan sebaik baiknya. 
  • Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wan prestasi . 
  • Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai . 
  • Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya . 

Dengan semua penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian gadai adalah sebagai berikut: 

Pemberian uang pinjaman dari perusahaan pergadaian kepada nasabahnya dengan menggunakan suatu benda bergerak yang diberikan nasabah untuk jaminan utangnya, yang mana barang jaminan tersebut bisa dijual melalui proses lelang oleh perusahaan pergadaian jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. 

Setelah keluarnya peraturan OJK, pasar bisnis jasa gadai benar-benar tumbuh. Hal itu dapat dilihat dari bertambahnya perusahaan yang melayani jasa gadai di Indonesia.  

Lembaga Yang Menjalankan Bisnis Gadai 

Bentuk lembaga yang menjalankan bisnis gadai di Indonesia dapat dipetakan berdasarkan kategori barang jaminan yang diterima. Bentuk badan hukum dan skala operasionalnya sebagai berikut: 

Lembaga yang hanya menerima barang jaminan emas.

  1. Bank umum Syariah. 
  2. Bank Pembangunan Daerah Syariah. 
  3. Toko emas. 

Lembaga yang menerima barang jaminan emas dan elektronik. 

  1. Perusahaan Gadai milik pemerintah.
  2. Perusahaan Gadai swasta 
  3. Koperasi Simpan Pinjam 

Lembaga yang menerima barang jaminan elektronik. 

  1. Perusahaan gadai swasta 
  2. Koperasi simpan pinjam 
  3. Toko elektronik dan toko handphone 

Beragamnya bentuk lembaga yang menjalankan bisnis gadai tersebut pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

PT Pegadaian (Persero) 

PT Pegadaian (Persero) merupakan penerus perusahaan gadai yang dirikan pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan yang mengatur keberadaannya pada era kemerdekaan adalah: 

  • Perusahaan negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 178 Tahun 1961. 
  • Perusahaan jawatan (Perjan), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 103 Tahun 2000. 
  • UU RI Nomor 19 tahun 2003, tentang BUMN
  • UU RI Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas
  • UU RI Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Perusahaan perseroan (PT Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011. 

Perbankan Syariah  

Sebelum keluarnya regulasi OJK, Bank Indonesia (BI) sudah terlebih dahulu menerbitkan regulasi dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.  

Regulasi mengenai bisnis gadai syariah yang diterbitkan Bank Indonesia merupakan regulasi awal dalam bisinis gadai yang membuka peluang lembaga keuangan selain PT Pegadaian (Persero) untuk menjalankan bisnis gadai dengan ketentuan syariah.  

Dengan menggunakan aturan Bank Indonesia, sebagian bank umum syariah, bank pembangunan daerah (BPD) syariah, dan bank perkreditan rakyat (BPR) syariah mulai menjalankan bisnis jasa gadai. 

  • Kelompok bank syariah, antara lain: Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Bukopin Syariah (BBS).
  • Kelompok bank pembangunan daerah, antara lain: Bank BJB, Bank Riau Kepri, Bank Aceh, Bank Kaltim, Bank Jateng.
  • Kelompok bank perkreditan rakyat, antara lain: BPRS Al- Ma’soem, BPRS Bakti Sumekar, BPRS Bina Amanah Satria
  • Kelompok baitul maal wat-tamwil antara lain: BMT Sidogiri dan BMT NU.

Perusahaan Gadai Swasta

Bisnis gadai semakin tumbuh setelah adanya regulasi yang mengizinkan beroperasinya gadai swasta di Indonesia pada bulan Juni 2016.

Berdasarkan penjelasan Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, sampai dengan bulan Juli 2017 sudah terdapat 3 perusahaan yang diberi izin menjalankan bisnis gadai ini oleh OJK. Yaitu PT HBD Nusantara, PT Gadai Pinjam Indonesia dan PT Sarana Gadai Prioritas. (Sumber: Detik Finance,17 Juli 2017)

Perusahaan lainnya yang sudah terdaftar di OJK adalah PT Rimba Hijau Investasi (Solusi Tunai), PT Mitra Kita, PT Mas Agung Sejahtera dan PT Surya Pilar Kencana. (Sumber: Detik Finance,17 Juli 2017).

Di antara perusahaan gadai swasta yang masuk dalam bisnis gadai, PT Gadai Pinjam Indonesia dengan brand Pinjam.com sudah mengembangkan konsep gadai online. Pinjam.com juga sudah membangun jaringan kemitraan dan keagenan.

Berdasarkan data pada website-nya, jumlah keseluruhan outlet Pinjam.com hingga Desember 2017 telah mencapai 68 lokasi di Jabodetabek.

Perusahaan gadai swasta lainnya yang cukup berhasil mengembangkan bisnis gadainya adalah PT Mas Agung Sejahtera (MAS). Perusahaan yang pada awalnya toko emas itu kemudian berkembang menjadi perusahaan yang masuk di bisnis gadai emas.

Sampai dengan bulan September 2017, MAS sudah memiliki lebih dari 30 outlet. Sebanyak 17 outlet di antaranya berlokasi di Madura (Radar Madura, 11 September 2017).

Koperasi

Salah satu lembaga keuangan yang juga melayani jasa gadai adalah Koperasi, terutama koperasi simpan pinjam (KSP). Koperasi yang menjalankan bisnis gadai dan sudah mendaftar di OJK (per bulan Juli 2017) adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Sejahtera Abadi dan KSU Dana Usaha.

Salah satu koperasi yang menjalankan bisnis gadai dan sudah terdaftar di OJK adalah
Pusat Gadai Indonesia (PGI). Koperasi ini memiliki jaringan yang luas di daerah Jabodetabek, PGI dalam promosinya menyatakan menerima gadai dengan berbagai jenis barang jaminan seperti handphone, kamera, laptop, BPKB dan berbagai jenis barang elektronik lainnya.

Toko Emas

Toko emas atau pedagang emas pada dasarnya juga sudah menjalankan jasa gadai. Umumnya toko emas memberikan pinjaman kepada pelanggannya dengan menerima perhiasan emas yang dibeli dari tokonya sebagai barang jaminan dengan perjanjian tertentu. Konsep yang dilakukan pada dasarnya mirip dengan jasa gadai dengan barang jaminan emas.

Toko Elektronik

Di berbagai kota di Indonesia sudah lazim ditemukan toko elektronik. Sebagian toko tersebut kerap memasang spanduk menerima gadai handphone, kamera, laptop dan PlayStation (PS).

Meskipun sebagian besar belum mendaftarkan dirinya atau memiliki izin OJK, berkembangnya bisnis itu menunjukkan adanya potensi pasar yang luas bagi layanan jasa gadai.

Bisnis Gadai Berdasarkan Bentuk Dasar Hukumnya

Gadai Konvensional 

Yang dimaksud dengan gadai konvensional adalah merujuk pada definisi gadai yang diatur pada pasal 1150 sampai pasal 1160 KUH Perdata. Ketentuan lainnya ada pada pasal 1320 KUH Perdata, yang menjelaskan empat syarat sahnya persetujuan gadai ada: 

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua pasal tersebut merupakan syarat subyektif. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Artinya sejak semula perjanjian itu batal.  

Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian vernitigebaar (dapat dibatalkan). Atau dalam kata lain perjanjian (overeenkomst) hanya bisa dibatalkan jika ada perbuatan hukum (reghthandeling) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya. 

Hak tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang berbeda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang aantoonder (kepada si pembawa), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

  1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai (pandoverenkomst). Dalam KUH Perdata tertulis, perjanjian tidak mensyaratkan apa-apa. Karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat suatu bentuk tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Yang secara tertulis bisa diadakan dengan akte notaris (akte otentik). Bisa juga diadakan dengan akte di bawah tangan.  
  2. Barang yang digadaikan harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (inbezitstelling). Dengan kata lain, barang itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Hal ini tertulis ketentuannya dalam KUH Perdata. Proses gadai tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai. 

Pengertian mengenai gadai konvensional bila dilihat dari proses bisnisnya, dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga ) aktifitas utama, sebagai berikut:  

  1. Proses Permohonan dan Pencairan Kredit .
  2. Proses Penyimpanan Barang Jaminan dan penyerahan kembali Barang Jaminan.
  3. Proses Pelunasan atau Perpanjangan kredit. 

Proses Pelunasan atau Perpanjangan Kredit ini terdiri dari 3 (tiga) pilihan, yaitu sbb. :

Prinsip Pemberian Kredit 

Penilaian kelayakan calon nasabah semata-mata berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (collateral). Barang Jaminan merupakan benda berwujud yang diserahkan oleh Calon nasabah ke perusahaan gadai. Penaksir menilai tingkat keyakinan kemampuan nasabah membayar berdasarkan nilai agunan, apabila kredit yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi sesuai perjanjian maka perusahaan akan melelangkannya. Oleh karena itu bagi perusahaan gadai, agunan adalah first way out pada saat nasabah tidak menebus barang jaminannya. 

Pemberian kredit gadai tidak memerlukan proses survei ke tempat tinggal ataupun lokasi usaha calon nasabah. Proses gadai juga tidak melihat pada catatan sejarah kelancaran kredit (non performing loan) nasabahnya. Meskipun nasabah masih memiliki pinjaman yang belum ditebus atau harus terlelang, tidak berarti nasabah itu akan masuk black list

Perusahaan jasa gadai juga tidak mensyaratkan  tujuan penggunaan kredit dalam pengajuan aplikasi kreditnya, nasabah boleh menggunakan uang pinjaman yang diperoleh untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. 

  • Pemantauan kredit yang diberlakukan adalah konsep Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), karena nasabah gadai dapat melakukan peminjaman berkali kali dengan barang jaminan yang berbeda, sehingga dimungkinkan adanya satu nasabah yang memiliki belasan Surat Bukti Gadai maka terdapat potensi dimana satu orang nasabah memiliki Outstanding Loan yang besar di sebuah kantor cabang jasa gadai. Sebagai bentuk manajemen risiko maka ditetapkan BMPK sebagai limit maksimal kredit kepada satu orang nasabah.
  • Prinsip Four eyes Principle, penetapan nilai taksiran barang jaminan harus ditetapkan oleh dua orang yang berbeda, meskipun tidak sebagaimana prinsip four eyes yang diterapkan di perbankan, namun penetapan taksiran di bisnis gadai ditetapkan oleh Penaksir dan Kepala Cabang. 
  • Kepatuhan Terhadap Regulasi, dalam penyaluran kreditnya Penaksir dan kepala Cabang perusahaan gadai juga harus memperhatikan berbagai regulasi, baik internal maupun regulasi eksternal (undang undang dan peraturan pemerintah atau OJK) dalam penyaluran uang pinjamannnya.

Gadai Syariah 

Sistem gadai yang memiliki konsep hukum berbeda adalah gadai syariah. Secara bahasa disebut dengan rahn yang artinya ketetapan atau kekekalan. Gadai syariah dan gadai konvensional memiliki kesamaan dalam arti mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan suatu barang, atau sebagai garansi utang kepada kreditur selaku pemberi pinjaman. 

Perbedaan antara keduanya terletak pada larangan adanya bunga dalam gadai syariah. Namun lembaga gadai syariah diizinkan membebankan biaya pemeliharaan atau perawatan atas barang yang dijaminkan.  

Tujuan gadai adalah adanya tolong menolong. Dalam gadai syariah, penggadai hanya dibebani biaya perawatan dan biaya administrasi. Perhitungan biaya yang menjadi kewajiban nasabah tidak dari uang pinjaman yang diterima, melainkan dari biaya perawatan dan biaya administrasi barang jaminan. 

Baca Juga:
Sejarah Bisnis Gadai Di Indonesia

Pada gadai konvensional masih dikenal konsep bunga. Perhitungan biaya yang menjadi kewajiban penggadai dihitung dari besarnya uang pinjaman yang diterima. Meskipun demikian, khusus di lembaga gadai milik negara, yaitu Pegadaian, tidak menerapkan bunga tetapi menyebutnya dengan ‘’sewa modal’’. Besarnya sewa modal yang diterapkan, diawasi negara.  

Konsep mendapatkan uang pinjaman dengan cara gadai (rahn) ini sudah ada  pada masyarakat Arab, Bahkan telah lama ada sebelum Islam. Dalam tradisi Arab jahiliyah, apabila orang yang berutang tidak mampu mengembalikan, barang jaminan gadai akan lepas menjadi milik pemberi utang. 

Pada masa Islam, praktk gadai zaman jahiliyah itu dihapuskan dan dilarang. Rasulullah menetapkan batasan yang melindungi hak dan kewajiban dari praktik gadai, sehingga pemberi gadai dan penggadai terlindungi.    

Pelaksanaan gadai syariah dalam kegiatan muamalah sudah mempunyai dasar hukum yang jelas. Dasar hukum itu terdapat dalam al-Qur’an, hadist Nabi Muhammad SAW dan ijma’ para ulama. 

Kajian Al Qur’an dan Hadis 

Mengutip buku Mengenal Pegadaian Syariah yang ditulis Suhardjo dkk, diketahui bahwa dalam transaksi utang-piutang, Islam mengajurkan untuk membuat pencatatan di depan saksi, tentang jumlah utang, dan janji waktu pengembaliannya. Bila tidak ada saksi yang menuliskan pemberian pinjaman, dapat meminta jaminan harta untuk kepastian pengembalian utang tersebut. Perjanjian utang piutang tercantum dalam al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS.Al-Baqarah [2]: 282). 

Riwayat lain terkait gadai juga terjadi pada amalan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah melakukan transaksi gadai, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin, Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim). 

Sabda Rasulullah  SAW terkait dengan rahn adalah, “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya (merawat)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya.” (Hadits Riwayat Jamaah, kecuali Muslin dan An-Nasa’i). 

 “Jika binatang tunggangan digadaikan, maka penggadai menanggung makanannya. Susu binatang perahan diminum dan orang yang meminum menanggung biaya hidupnya.” (Hadist Riwayat Ahmad). 

“Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya (Hadist Riwayat Syafi’I, Atsram dan Daraquthni). 

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik gadai pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: 

  • Bisa dilakukan antar individu atau perorangan. 
  • Bisa dilakukan dengan non muslim. 
  • Bisa untuk keperluan konsumtif. 
  • Barang yang digadaikan sangat variatif tidak terbatas pada perhiasan. 
  • Pemberi uang (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian sebagai kompensasi pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya. 
  • Pemberi utang (murtahin) boleh menetapkan biaya perawatan barang gadai atau sewa tempat. 
  • Pengambil alihan hak atas barang gadai. 

Pendapat Ahli Fiqih 

Beberapa pendapat mengenai istilah gadai syariah (rahn), sebagaimana dikutip dari buku mengenal Pegadaian Syariah (Suhardjo,dkk, 2012), adalah: 

‘’Sayid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah menyebutkan bahwa ulama mendefinisikan istilah gadai sebagai penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian dapat dibayar dengan barang yang digadaikan’’.

Pendapat Ibnu Qudamah  menyatakan bahwa rahn adalah, ‘’Harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasannya apabila yang berutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berutang tidak mampu melunasinya.

Pendapat Syeikh Al Bassam, mendefinisikan rahn adalah jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai syariah (rahn) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang, sehingga bila tidak mampu melunasinya maka  harta tersebut dapat dijadikan sebagai bayarannya. 

Berdasarkan berbagai kajian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai syariah (rahn) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut digunakan untuk membayar, sesuai dengan nilai hutangnya. 

Pendapat Dewan Syariah Nasional 

Terkait praktik gadai, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 26 Juni 2002. Fatwa tentang gadai syariah itu diterbitkan dengan Nomor 25/DSN–MUI/III / 2002. Fatwa itu dijelaskan bahwa, setelah melalui kajian dasar hukum melalui ayat al-Qur’an, hadist dan ijma’ para ulama, konsep rahn dapat dibenarkan secara syariah. 

Ketentuan yang disusun Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa Nomor 25/DSNMUI/III/2002 adalah sebagai berikut: 

  • Murtahin atau penerima barang memiliki hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi 
  • Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan atau perawatannya. 
  1. Pemeliharann dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan murtahin
  2. Sedangkan biaya dan pemeliharan/penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin
  3. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman 
  • Penjualan Marhun 
  1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. 
  2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. 
  3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 
  4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Datwa DSN-MUI tersebut, ada bebera istilah yang perlu dipahami adalah: 

  • Rahin adalah orang yang memberikan barang gadai. 
  • Murtahin adalah orang yang menerima barang gadai 
  • Marhun adalah barang yang digadaikan 

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN bertugas menangani fatwa tentang fiqih muamalah (ekonomi syariah). DSN dibentuk pada tahun 1998. (Sumber: Teori Hukum Ekonomi Syariah, M.Cholil Nafis, 2011). 

Dapat disimpulkan bahwa gadai syariah dan konvensional memiliki kesamaan dalam prosesnya, berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai. Bila gadai konvensional berlandaskan KUH Perdata, gadai syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.  

Standarisasi Bisnis Gadai 

Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah dan juga untuk menumbuhkan industri pergadaian yang sehat, diperlukan standarisasi industri pergadaian. Adapun standarisasi yang ditetapkan OJK adalah: 

  • Minimal modal kerja 

    Modal kerja bagi perusahaan dalam industri pergadaian yaitu memiliki modal kerja paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau paling sedikit  Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.  
  • Kompetensi penaksir 

    Perusahaan gadai harus memiliki penaksir yang memiliki standar kompetensi. Penaksir harus memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang ditunjuk OJK. 
  • Standarisasi sarana 

    Untuk menjalankan bisnis gadai, perusahaan pergadaian harus memiliki atau penguasaan atas gedung dan ruangan kantor yang akan digunakan sebagai tempat pelayanan (outlet). Bukti kepemilikan atau sewa berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama perusahaan pergadaian, atau perjanjian sewa gedung/ruangan.
  • Standar pelaporan

    Standar pelaporan mencakup profil pelaku usaha pergadaian, laporan keuangan dan laporan operasional. Hal itu sangat penting untuk dilakukan karena pada saat ini, hanya PT Pegadaian (persero) satu-satunya perusahaan di bidang Gadai yang mempublikasikan laporan keuangan dan operasionalnya. Jika industri Gadai ini ingin tumbuh sehat, transparansi dalam menjalankan bisnis harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. 
  • Pedoman penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). 

    Untuk mencegah dijadikannya gadai sebagai tempat pendanaan terorisme atau tempat pencucian uang maka setiap perusahaan yang bergerak di bisnis gadai wajib memiliki pedoman APU dan PPT. 
  • Rekomendasi lembaga berwenang. 

    Bagi perusahaan pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mendapatkan rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).   
Bagikan Artikel Ini:

About the author

Peter White

Copyright © 2020. IndonesiaLebihBaik.com Allright Reserved.