Aktor Intoleransi Agama & Budaya Lokal Di Indonesia Bukan Hanya Kelompok Islamis

Intoleransi Agama & Budaya Lokal

Problem intoleransi Agama dan budaya lokal di Indonesia bukan hanya datang dari kelompok Islamis tapi juga non-Islamis, baik Muslim maupun bukan.

Yang saya maksud dengan “Islamis” disini adalah kelompok Muslim reformis-ideologis yang “ngeden” ingin menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi negara, ingin Indonesia menjadi sebuah Negara Islam (Islamic State), ingin menganut sistem pemerintahan Islam (Islamic governance), atau minimal ingin menjadikan hukum Islam secara formal diimplementasikan oleh pemerintah (misalnya dalam bentuk “Perda Syariat”).

Perlu Anda ingat, meskipun kelompok Islamis itu secara formal Muslim tetapi tidak semua umat Islam itu Islamis. Juga tidak semua Muslim yang berpenampilan “Islami” itu Islamis. Begitu pula mereka yang mengklaim “Islamis” juga belum tentu “Islami”. Paham? Beluummmm….

Baca: Konsep Negara Islam Itu Sekuler

Dalam konteks Indonesia, perilaku intoleransi Agama dan aktor “Islamisme” juga datang dari kelompok non-Islamis.

Misalnya, berbagai studi akademis menunjukkan bahwa sponsor atau pendukung Perda-Perda Syariat atau berbagai Pergub atau Perbub “Islami” di daerah-daerah juga datang dari atau dilakukan / didukung oleh kader, elit, dan aktivis parpol-parpol non-Islamis.

Perda Syariat tidak akan mungkin menjadi sebuah Perda kalau tidak disetujui oleh kalangan non-Islamis itu. Mereka bisa dari partai mana saja, baik berlebel Islam, Nasionalis, Demokrat, dsb.

Begitu pula berbagai tindakan intoleransi atas Agama dan Budaya lokal atau kelompok/sekte Islam tertentu (seperti Syiah, Ahmadiyah dsb) di daerah-daerah juga dilakukan dan didukung oleh kader dan elit partai non-Islamis itu, baik yang berada di pemerintah, parlemen, keamanan, dsb. Tidak melulu dilakukan oleh kelompok Islamis intoleran.

Seperti saat ini yang sedang ramai tentang kasus penyegelan dan pemarjilanan atas Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan (Agama Djawa Sunda) di Kuningan, Jawa Barat, juga lagi-lagi didukung kelompok non-Islamis di pemerintah mapun parlemen lokal. Bahkan Bupati & Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang menjadi bagian dari aksi ini kabarnya adalah kader PDIP.

Berbeda dengan kelompok Islamis yang ada motivasi ideologis di balik aksi-aksi intoleransi & Islamisme mereka, bagi birokrat, politisi dan kelompok non-Islamis yang mendasari tindakan itu adalah oportunisme & kepentingan pragmatis: mana yang lebih menguntungkan bagi mereka. Dalil bisa dicari, dalih bisa dibuat dan direkayasa. Yang penting “heppi ending”. Masih percayakah Anda dengan slogan-slogan omong kosong mereka? 😏

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia

Sumber: Facebook Profesor Sumanto Al Qurtuby

Bagikan Artikel Ini:

About the author

Peter White

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2020. IndonesiaLebihBaik.com Allright Reserved.