Gugus Tugas Yang Gagal Tugas

Gugus Tugas Covid-19

Kenapa ada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19? Ya karena Kemenkesnya tidak kompeten. Gugus tugas itu fungsinya menjadi jembatan penghubung antar beberapa instansi. Sekaligus untuk menambal kerja Kemenkes yang gak jelas.

Jokowi meletakkan orang yang salah dalam beberapa jabatan menteri, Menkes salah satunya. Menkes kita tipikal orang yang santai. Kegentingan yang dihadapi bangsa ini hanya ditanggapinya dengan senyuman.

Sebab ia gak paham bagaimana ekonomi jungkir balik. Ia tak mengerti bagaimana penanggulangan pandemi ini berantakan. Namanya juga orang teknis.

Indonesia mungkin memang tak bisa dibandingkan negara lain yang telah sukses melawan Corona. Kebandelan warganya saja beda. Pemerintahan di sana, jelas bukan tipikal pemalas.

Mereka punya satu komitmen, melawan Covid-19 sehabis-habisnya. Uang yang digelontorkan tak main-main, sekian puluh persen dari anggaran belanja mereka. Jerman malah sampai 60%.

Soal uang, Indonesia sebenarnya juga mengalokasikan dana yang besar sekali. Hitungannya 677 triliun. Tapi pertanyaannya, kenapa itu tidak bisa mengatasi keadaan?

Faktanya, Covid-19 masih menggila. Ini bukti bahwa Gugus Tugas itu gagal tugas. Karena kewenangan ada di tangan mereka. Lapornya langsung Presiden. Kurang apa tinggal ngomong.

Ternyata uang itu sebagian besar belum dikucurkan. Menkesnya malah ngomong, itu karena korban Covid-19 masih sedikit. Orang ini benar-benar tak punya imajinasi.

Saya tidak tahu uang itu telah dikemanakan, soalnya orang seperti saya tidak termasuk kelompok yang mendapatkan bantuan dari dana tersebut. Tapi yang jadi kegusaran saya, kenapa keadaan masih biasa saja?

Jumlah kasus positif Covid-19 cenderung meningkat. Padahal sudah sejak awal tahun virus ini masuk ke Indonesia. Lha kementerian terkait ngapain aja? Sibuk mengadakan webinar? Atau main tiktok?

Logikanya, jika sejak awal test massal dilakukan dengan masif, mestinya kasus baru sekarang menurun. Di awal test massal memang akan terjadi lonjakan luar biasa. Tapi kurva akan melandai sesudahnya.

Ternyata test massal kita itu yang terburuk. Jumlahnya paling sedikit jika dibandingkan populasi. Kasus positif yang tampak sedikit itu karena testnya juga sedikit. Hal bodoh begini siapa yang mesti tanggung jawab?

Di Indonesia, ada indikasi Covid-19 ini malah jadi ladang bisnis. Ujung-ujungnya duit. Rakyat yang kena peras. Pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas, tidak memiliki arah yang jelas.

Di Jawa Timur malah terjadi perang pengaruh pemimpin daerah. Covid-19 dijadikan medan politik. Rumah sakitnya sampai kewalahan. Ini karena tidak ada persiapan yang memadai. Tidak ada perasaan senasib.

Boro-boro kurvanya melandai, zigzag malah iya. Trus siapa yang harus disalahkan? Ya Pemerintah. Pihak tertuduh pertama Gugus Tugas Covid-19.

Kasus baru memang sulit dihentikan, tapi setidaknya ada rasa tenang jika jumlahnya bisa ditekan. Bahkan cenderung turun. Di negara kita tidak. Aparat tidak tegas. Jatim contohnya, ada segitu banyak aparat kalah sama warung kopi.

Kalau Pemerintah tak punya kekuatan untuk memaksa, kenapa kalian gak membubarkan diri saja?

Tapi kita tahu Presiden sudah marah-marah karena pembantunya gak becus kerja. Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Mungkin segan mau reshuffle saat pandemi.

Kondisi kita ini sudah gak butuh aksi politik. Jawa Timur itu contoh kegagalan birokrasi. You punya power, tapi lemah. Malah sibuk cari muka mentang-mentang mau pilkada.

Kita telah sepakat menolak lockdown, tapi konsekuensinya harus jaga jarak sosial, pakai masker dan sering cuci tangan dengan sabun. Aparat terkait, terutama pemerintah daerah mestinya paham apa yang harus mereka lakukan. Termasuk kementerian terkait.

Karena kalian bukan kebo, yang harus menunggu dilecut dulu baru jalan. Memalukan.

Sumber: Facebook – Kajitow Elkayeni

Bagikan Artikel Ini:

About the author

Peter White

Copyright © 2020. IndonesiaLebihBaik.com Allright Reserved.