Bisnis Pergadaian Di Era Kemerdekaan

Bisnis Pergadaian Di indonesia

Pada masa kemerdekaan,  bisnis pergadaian sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada masa ini bisnis gadai mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum.  

Pada awalnya, Pegadaian berbadan hukum jawatan. Peninggalan era kolonial. Pada tanggal 1 Januari 1961, Pegadaian berubah menjadi perusahaan negara (PN). Tak lama kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, Pegadaian kembali berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). 

Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, Pegadaian berstatus perusahaan umum (Perum). Pada masa ini, Pegadaian menunjukkan pertumbuhan yang pesat.  

Pegadaian mulai melakukan ekspansi penyaluran kredit setelah mendapatkan pendanaan Bank BRI dan menerbitkan obligasi. Dengan keuangan yang semakin baik, kemampuan Pegadaian menyalurkan kredit menjadi kian kuat.   

Selain itu, Pegadaian juga melakukan beberapa perubahan besar. Gedung-gedungnya yang masih banyak peninggalan masa kolonial dimodernisasi. Loket pelayanan konsep lama yang menyamping dan tertutup dari pandangan diubah menjadi mirip loket pelayanan bank. 

Pegadaian Menjadi Perseroaan Terbatas (PT) 

Setelah berjalan dengan status perusahaan umum (Perum), pada tanggal 4 April 2012, Pegadaian menapaki titik sejarahnya yang baru sebagai perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Nama resminya PT Pegadaian (Persero).   

Jika melihat lembaran negara yang kali pertama dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda tentang Jawatan Gadai Negara pada tahun 1903, hak monopoli gadai sudah berjalan lebih dari 100 tahun. PT Pegadaian (Persero) mulai merasakan persaingan nyata sejak terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBA/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan itu berlaku mulai tanggal 25 September 2008.  

Regulasi tersebut membolehkan bank syariah dan unit usaha syariah menjalankan bisnis gadai emas. Peraturan itu segera mendorong bank-bank syariah  dan unit usaha syariah memasuki pasar gadai dengan produk gadai emas. Bank Mandiri syariah merupakan bank syariah yang sangat agresif mengembangkan unit layanan gadai. 

Dalam perkembangannya, bisnis gadai yang dijalankan bank syariah dan unit usaha Syariah menjadi instrumen untuk melakukan spekulasi melalui skema kepemilikan emas. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan tujuan keberadaan bisnis gadai. 

Sebagai respon atas penyimpangan praktik gadai emas tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 29 Februari 2012 menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat edaran itu berlaku mulai tanggal 1 Maret 2012.  

Dalam aturan tersebut BI mengatur bisnis gadai sebagai berikut: 

  • Membatasi perpanjangan gadai emas paling banyak hanya dua kali.  
  • Nasabah harus memiliki emas sebelum bertransaksi gadai.  
  • Pinjaman nasabah maksimal Rp 250 juta.  
  • Financing to value (FTV) paling banyak 80% dari nilai taksir emas yang digadaikan.  

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan  

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah  membentuk  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini memiliki peran  dan fungsi yang strategis untuk mengawasi serta mengatur lembaga keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga non-bank. Termasuk di dalamnya, lembaga pergadaian. 

Dengan kewenangan yang dimiliki, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. 

Salah satu faktor kuat pendorong terbitnya regulasi OJK tentang usaha pergadaian adalah terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Sedangkan pada saat itu, bisnis pergadaian masih dimonopoli PT Pegadaian (Persero).  

Selain untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam bisnis gadai, regulasi OJK tersebut juga bertujuan untuk menertibkan usaha gadai swasta yang sudah hadir dengan berbagai bentuk dan izin. Kehadiran gadai swasta bila tidak diatur berpotensi merugikan masyarakat pengguna jasanya. Pada akhirnya, justru bisa mengganggu industri gadai itu sendiri. 

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 yang terbit pada tanggal 29 Juli 2016 tersebut boleh dikatakan sebagai tonggak dimulainya era baru bisnis gadai. Sejak lahirnya peraturan itu, pihak swasta dibolehkan membuka usaha pergadaian dengan syarat-syarat tertentu.  

Badan Hukum Pergadaian 

Bisnis pergadaian harus dimiliki Warga Negara Indonesia. OJK melarang kepemilikan usaha pergadaian oleh warga negara asing, baik kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Kecuali, kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui pasar modal (bursa efek). 

Ada beberapa bentuk badan hukum yang dapat dipilih untuk mendirikan Usaha Pergadaian di Indonesia. Misalnya, Perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Dalam POJK Nomor 31/POJK-5/2016, Bab II Pasal 3, telah diatur ketentuan mengenai kepemilikan usaha pergadaian sebagai berikut: 

Untuk Pergadaian yang berbentuk perseroan terbatas, ditetapkan syarat kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut. :

  1. Negara Republik Indonesia; 
  2. Pemerintah daerah; 
  3. Warga negara Indonesia; dan atau 
  4. Badan hukum Indonesia. 

Usaha pergadaian yang memiliki badan hukum koperasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. 

Perusahaan pergadaian dapat beroperasi sesuai ruang lingkup wilayah usahanya, seperti kabupaten atau kota atau provinsi. Penetapan wilayah usaha berdasarkan jumlah modal yang disetor perusahaan pergadaian itu sendiri.  

Besarnya modal yang disetor ditetapkan sebagai berikut: 

  • Paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau 
  • Paling sedikit  Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.
  • Modal disetor tersebut harus diserahkan secara tunai dan penuh atas nama perusahaan pergadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.  

Bisnis Pergadaian 

Definisi usaha pergadaian menurut peraturan OJK adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. 

Berdasarkan definisi peraturan tersebut, bisnis pergadaian meliputi: 

  • Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai
    Yaitu pemberian uang pinjaman dengan barang jaminan yang menjadi agunan, meliputi perhiasan emas, berlian, logam mulia (emas batangan), kendaraan bermotor, barang elektronik, kain dan alat rumah tangga. Penyaluran uang pinjaman dengan hukum gadai itu dapat menggunakan skema gadai konvensional atau Syariah; 
  • Penyaluran uang pinjaman secara fidusia.  
    Yaitu pemberian uang pinjaman untuk pengembangan usaha dengan skema penjaminan secara fidusia, dengan jaminan berupa BPKB, kendaraan bermotor, emas/perhiasan, alat produksi atau persediaan. Penyaluran uang pdengan skema fidusia itu dapat dilakukan dengan skema konvensional atau syariah; 
  • Pelayanan jasa titipan barang berharga.  
    Yaitu pemberian layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barangbarang atau surat berharga yang dimilikinya, dengan keamanan terjamin. 
    Karena itu usaha pergadaian wajib memiliki brankas atau strong room yang dapat dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan; 
  • Pelayanan jasa taksiran.  
    Yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan, emas, batu adi dan berlian, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.; 
  • Kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian. 
    Yaitu yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau 
  • Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. 

Meskipun lembaga pergadaian boleh menjalankan usaha di luar jasa gadai, namun bisnis utama lembaga pergadaian adalah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan, berdasarkan hukum gadai.  

Dilihat dari bisnis yang dilakukan, Pegadaian sebagai pioneer bisnis gadai di Indonesia dalam menjalankan usaha-usaha lainnya lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, sebagai bentuk cross selling dari produk utamanya dan mendapatkan fee based income. Misalnya, pemanfaatan strong room atau khazanah dan jasa taksir memanfaatkan kompetensi penaksir yang dimiliki.

BACA JUGA:
Sejarah Bisnis Gadai Di Indonesia

Sumber Dana Pergadaian 

Berbeda dengan perbankan, pergadaian tidak diizinkan menghimpun dana (funding) dari masyarakat. Usaha gadai atau pergadaian tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat seperti dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito ataupun tabungan. Pergadaian hanya menyalurkan dana (lending) ke masyarakat.  

Karena regulasi tidak mengizinkan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga pergadaian harus menggunakan sumber lain agar bisa menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit. Sumber-sumber dana tersebut antara lain: 

  • Modal sendiri.  
    Dana berasal dari pemilik usaha pergadaian atau penyertaan modal pemerintah (untuk pergadaian milik negara).   
  • Pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.  
    Dana bisa diperoleh dari lembaga perbankan (bank loans). 
  • Penerbitan obligasi (bonds).  
Bagikan Artikel Ini:

About the author

Dicky Herlando

Copyright © 2020. IndonesiaLebihBaik.com Allright Reserved.